Jakarta – allcamshub.com Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) tengah mengkaji skema percepatan pembangunan perumahan untuk program 3 juta rumah, gagasan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu bahasannya adalah rencana mereka untuk mengusulkan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
Menurut Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah, BP3 berperan penting dalam mempercepat pembangunan rumah di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Targetnya pada 2033 Indonesia dapat mencapai zero gap backlog.
“Rencana APERSI kenapa mendorong BP3 harus berjalan, salah satunya pembiayaan. Pembiayaan ini macam-macam, ada dana pemerintah, dana investasi dari luar juga bisa kalau masuk ke Tapera. Banyak macam jenisnya. Visinya memperkuat penyaluran KPR untuk semua masyarakat khususnya masyarakat MBR,” kata Junaidi di Kantor DPP APERSI, Jakarta pada Kamis (19/7/2024).
APERSI juga menyoroti data backlog di Indonesia yang tidak konkret dari jumlah, wilayah, dan lainnya. Mereka mengharapkan dengan pembentukan BP3, database backlog di Indonesia dapat membantu mereka ke depannya.
Setelah adanya PB3, APERSI akan mendongkrak tingkat pengajuan KPR di pedesaan. Menurutnya, pembangunan perumahan saat ini terfokus di perkotaan, padahal banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan yang membutuhkan rumah.
Asosiasi Koperasi-Bumdes Jadi Penjamin MBR Ambil KPR
Selain itu, MBR di pedesaan juga terkendala untuk mengajukan KPR karena penghasilan tidak menentu, tidak memiliki slip gaji, dan dibayar dengan cash. Solusi yang mereka tawarkan adalah mengajak pihak koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai penjamin kalangan MBR di desa atau kelurahan untuk mengambil KPR.
“Di Indonesia ini kan pekerjaanya income-nya non-bankable. Kayak pedagang keliling itu non-bankable karena administrasi dan perizinan, nah ini kan tidak terakomodir perbankan. Konsep ini juga mengacu pada koperasi. Koperasi ini sebagai avalis atau penjamin untuk para masyarakat yang ini (non-bankable),” jelasnya.
Koperasi nantinya hanya bertindak sebagai penjamin. Sementara pembiayaan pembelian rumah dibantu oleh BP3 dengan skema yang ada. Jika nanti BP3 berjalan, harga rumah di pedesaan bisa di bawah Rp 100 juta per unit.